Monday, 20 August 2018

Rizal Ramli : Perpanjangan Konsesi JICT Sama dengan Kasus Freeport

jakartapintar.com – Rizal Ramli selaku menteri koordinator Kemaritiman menganggap bahwa perpanjangan konsesi Jakarta International Container Terminal atau JICT oleh Pelindo II kepada perusahaan asing Hutchison Port Holding atau HPH, tidak ada bedanya dengan kasus Freeport. “Ini tidak ada bedanya dengan kasus Freeport,” jelas Rizal ketika diundang rapat oleh Pansus Pelindo II DPR RI di Jakarta. Menurut Rizal persamaan dengan Freeport mengenai upaya perpanjangan kontrak yang dilakukan, padahal kontrak baru akan habis tahun 2019 mendatang. Bahkan menurut Menteri Koordinator Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, perpanjangan konsesi JICT sudah mengalami banyak keganjilan.

Menurut Rizal Ramli perpanjangan kontrak konsesi tersebut sebenarnya melanggar Undang-undang No 17 tahun 2008 mengenai Pelayaran. Dalam pasal 82 sendiri pihak yang memberikan konsesi pelabuhan kepada badan usaha adalah otoritas pelabuhan atau OP sebagai wakil pemerintah. Maka dari itu, Pelindo II harus melakukan konsesi dengan bagian otoritas pelabuhan. Akan tetapi, sampai saat ini aturan tersebut masih belum dipenuhi oleh Pelindo II.

Seharusnya OP harus dilibatkan dalam setiap pertemuan perpanjangan konsesi. Akan tetapi, BUMN pelabuhan justru sudah memperpanjang konsesi dengan perusahaan asing HPH pada 2014 tanpa melibatkan OP yang merupakan bawahan langsung dari Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan. “Ada surat dari kantor Otoritas Pelabuhan Pelabuhan Priok kepada Lino tanggal 6 agustus 2014 lalu, agar tidak memperpanjang perjanjian sebelum memperoleh konsesi dari kantor Otoritas Pelabuhan. Akan tetapi Lino selaku Dirut Pelindo II tidak mematuhinya. Juga tidak mematuhi surat Dewan Komisaris Pelindo II. Komisaris Utama Pelindo II Bapak Lucky Eko juga telah memperingatkan Lino agar melakukan revaluasi dan negosiasi ulang terjadap account fee dari perjanjian dengan Hutchison,” ujar Rizal.

Selain masalah perpanjangan konsesi, Rizal juga menemukan berbagai kejanggalan didalamnya seperti tender perusahaan yang dinilai sangat tertutup. Menurutnya apa yang sudah dilakukan oleh Pelindo II bisa menyebabkan kerugian Negara apalagi nilai konsesi tahun 2015 sebesar 215 juta dollar AS yang lebih kecil dari nilai konsesi tahun 1999 lalu sebesar 243 juta dollar AS. “Misalkan dulu volumenya 100, sekarang volume 200. Masa nilai kontrak berkurang ? Itu merupakan bukti yang cukup bahwa kerugian negara yang diterima sangat besar,” tambahnya. (Nani Maryani)

Comments

comments

Seorang Mahasiswa di salah satu Universitas di Yogyakarta. Writing is Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *