Thursday, 20 September 2018

Buang Sampah Sembarangan di Jakarta Akan Dikenai Sanksi Denda Setara UMP

jakartapintar.com – Sampah memang menjadi masalah utama di Jakarta yang hingga kini masih terus dicari solusinya. Berbagai cara telah diupayakan pemerintah agar masalah sampah dapat teratasi, namun tidak juga membuahkan hasil yang memuaskan. Permasalahan utama dari sampah berasal dari rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Terkait dengan hal ini, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau yang kerap disapa Ahok ini menerangkan bahwa akan ada sanksi baru bagi warga yang kedapatan membuang sampah sembarangan. Sanksinya bisa denda atau bekerja sosial.

Dijumpai di Balai Kota Jakarta pada Jumat (13/11/2015), Ahok menjelaskan, “Perbedaan kita dengan luar negeri adalah kalau di luar Anda buang sampah itu enggak ada pakai sidang-sidang lagi. Biasanya langsung final (denda), biasanya 500 dolar.”

“Kalau kamu kena Rp 5 juta, bonyok enggak kira-kira? Enggak ada urusan. Kirim ke rumah kamu (surat denda) dalam 2 x 24 jam mesti setor ke bank. Kalau tidak Anda dipidana. Kalau enggak dipidana karena penjara penuh diganti kerja sosial,” lanjutnya.

Menurut Ahok jumlah denda yang dikenakan bagi para pelanggar kemungkinan setara upah minimum provinsi (UMP) saat itu. Warga Jakarta yang malas buang sampah pada tempatnya bisa memilih untuk membayarkan UMP nya ke negara. Pilihan lain yang diberikan yaitu bekerja sosial atau membayar orang untuk kerja sosial.

“Jadi kalau kamu ketangkap buang sampah, denda final ditentuin 1 kali UMP, misalnya. Kalau kamu enggak mau bayar ini, kamu harus gantiin orang kerja sebulan sapu jalan,” ujar Ahok.

Sistem sanksi ini memang belum diberlakukan mengingat belum ada undang-undang yang mengaturnya. Ahok pun berharap revisi UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bisa mencantumkan sanksi bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Hal ini kebaikan masyarakat Jakarta itu sendiri.

“Kita belum ada (aturan kayak gitu). Makanya KUHAP-nya lagi dirancang dan direvisi. Kalau mau direvisi bagus. Nah, ini undang-undang belum atur,” tutur Ahok. “Saya enggak bisa membuat pergub untuk itu karena dasar payung hukumnya saya enggak punya,” lanjutnya.

(Ratih Pratisti)

Comments

comments

Editor, writer, traveller. Always search the answer of something that intriguing and write it down to article or another media that give knowledge to others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *