Thursday, 20 September 2018

Kebijakan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dihapus Hingga 31 Desember

jakartapintar.com – Kebijakan baru kembali dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kali ini kebijakan yang diberlakukan adalah penghapusan sanksi administrasi atau denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini dimulai pada 16 November 2015 hingga 31 Desember 2015 mendatang.

Menurut Kepala Dinas Pelayanan Pajak (DPP) DKI Jakarta, Agus Bambang Setyowidodo, pemberlakuan kebijakan adalah dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah. Kebijakan penghapusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak Nomor 2829 Tahun 2015 tentang penghapusan sanksi administrasi pembayaran PKB dan BBNKB. Kebijakan ini hanya berlaku hingga akhir Desember 2015, tepatnya pada tanggal 31 Desember 2015.

Adapun cara penghapusan sanksi administrasi dilakukan dengan penyesuaian sistem PKB dan BBNKB terhadap wajib pajak yang telah berakhir masa pajaknya. Setelah lewat dari tanggal 31 Desember maka sanksi administrasi ini kembali berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah. Ditemui pada hari minggu (15/11/2015), Agus menjelaskan, “Pemberian pelayanan penghapusan sanksi administrasi PKB dan BBNKB dilaksanakan pada Kantor Unit Pelayanan di seluruh Kantor Bersama Samsat, dimulai 16 November sampai dengan 31 Desember 2015.”

Agus menuturkan bahwa kesempatan ini dapat menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi PKB dan sanksi administrasi BBNKB berupa bunga yang terhutang sesuai ketentuan menurut peraturan daerah. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak bukan karena kesalahannya. “Kami mengimbau seluruh masyarakat pemilik kendaraan yang terdaftar di Jakarta agar memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan ini,” ujarnya.

Lebih lanjut, menurutnya kebijakan ini juga untuk menghapus pembayaran tunggakan tahun-tahun sebelumnya. Diharapkan, penghapusan tersebut dapat memaksimalkan pendapatan pajak. Keputusan ini telah seseuai pada ketetapan undang-undang yaitu berdasarkan Pasal 51 Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor juncto pasal 48 Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

 

(Ratih Pratisti)

Comments

comments

Editor, writer, traveller. Always search the answer of something that intriguing and write it down to article or another media that give knowledge to others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *