Saturday, 23 June 2018

Tanggapi Sidang Setya Novanto, Wakil Ketua MKD: Tidak Ada Alasan Untuk Tertutup

jakartapintar.com – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) direncanakan menggelar rapat internal terkait kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua DPR Setya Novanto pada Senin (23/11/2015). Hal inidlakukan dalam rangka menindaklanjuti laporan Menteri ESDM Sudirman Said terkait transkrip pembicaraan Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Seiring hal tersebut, sebanyak 17 ribu netizen mendesak kepada MKD untuk menggelar sidang terbuka mengalir. Netizen melayangkan desakan tersebut melalui petisi pada change.org. Hebatnya, baru sehari dilayangkan, pada Senin (23/11/2015) sebanyak 17.805 telah menandatangani petisi yang mendorong sidang MKD dilakukan terbuka.

Bahkan sederet tokoh nasional juga menginginkan sidang digelar terbuka. Salah satu tokoh yang menanggapi hal ini adalah Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, yang akan mengajukan sidang agar digelar terbuka. Dihubungi pada Senin (23/11/2015), ia menuturkan, “Tidak ada alasan untuk tertutup.” Sesuai aturan, sidang etika di MKD digelar tertutup kecuali pimpinan sidang menyatakan terbuka untuk umum. Junimart mengatakan keterbukaan sidang bisa didorong melalui kesepakatan rapat anggota MKD.

Ia pun melanjutkan bahwa sidang bisa digelar tertutup jika terdapat alasan yang sangat rasional dari anggota atau pimpinan MKD. Baginya, sidang tertutup hanya untuk kasus asusila. “Kami akan sampaikan dasar-dasar mengapa kami mengajukan sidang harus terbuka untuk umum,” ujar Junimart. Sidang kasus Novanto ini menjadi pertaruhan integritas MKD. Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Adian Napitupulu menilai banyak pihak menginginkan sidang Setya Novanto terbuka.

Dalam persidangan diharapkan ada unsur panelis dari luar MKD yang lebih objektif dalam memberikan penilaian dan tidak mempunyai aspek kepentingan. Hal yang menentukan sidang etika terbuka atau tertutup adalah pimpinan MKD. “Kita lihat apakah MKD memang bisa menjadi ‎mahkamah kehormatan dewan atau benteng pimpinan dewan,” ujar Adian dikutip dari metronews.com pada Sabtu (21/11/2015).

(Ratih Pratisti)

Comments

comments

Editor, writer, traveller. Always search the answer of something that intriguing and write it down to article or another media that give knowledge to others.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *