Thursday, 20 September 2018

Kantor Google, Facebook dan Twitter hadir di Indonesia, Mereka Harus Bayar Pajak !

jakartapintar.com – Perushaan teknologi asing asal Amerika Serikat, seperti Google, Facebook dan Twitter telah menempatkan kantor perwakillanya di Indonesia. Kini bertempat di Jakarta, namun ketiganya belum memiliki kantor tetap dan belum membayar pajak dikarenakan belum menjadi Badan Usaha Tetap (BUT). Karena itu, pemerintah akan memaksa ketiga perusahaan asing ini untuk mengurus pembentukan BUT. Hal ini diungkapkan oleh Memkoninfo Rudiantara pada hari Rabu (24/02) di kantor staf Kepresidenan.

Rencana pemaksaan tersebutkan tertuang dalam sebuah peraturan dan akan diterapkan mulai bulan Maret mandatang. Peraturan ini tidak hanya diperuntukan ketiga perusahaan asing, Google, Facebook dan Twitter, melainkan juga untuk semua perusahaan asing yang ingin menjalankan usaha atau melakukan bisnis di Indonesia. Gagasan yang dilakukan ini semata-mata bertujuan untuk melindungi konsumen di Indonesia dan karena alasan pajak.

Syarat untuk menjadi BUT, perusahaan asing harus memiliki karyawan serta kantor di Indonesia. Selain itu, mereka harus tunduk terhadap undang-undang yang berlaku termasuk undang-undang perpajakan. Artinya, segala transaksi yang dilakukan di Indonesia harus dikenai Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penambahan NIlai (PPN).

Mengenai pajak, Rudiantara menghitung bahwa pajak di dunia digital berpotensi cukup besar. Perhitungan ini berdasarkan pada apa yang dilakukan seperti pemasangan iklan baik oleh individu ataupun perusahaan Indonesia. Bahkan pada tahun 2015 lalu, pemasangan iklan di dunia digital mampu menembus 850 juta dollar AS. “ hal itu 70% dikuasai oleh dua perusahaan digital, namun mereka membayar pajaknya diluar, tidak fair dong” ungkap Rudiantara.

Rudiantara juga menambahkan bahwa kebijakan yang direncanakan mungkin juga akan memberatkan perusahaan digital yang lain, namun diharapkan perusahaan digital dapat mematuhi aturan dengan baik, karena negera lain juga menerapkan aturan ini, ungkapan Rudiantara.

Ditjen Pajak Kementerian keuangan memberi respon mengenai gagasan Menkominfo. Direktur Peraturan Perpajakan 1 Ditjen Pajak, Irawan, juga mengatakan bahwa pengenaan Pajak Penghasilan merupakan yang paling sesuai untuk perusahaan tekonoloi, teutama untuk perusahaan teknologi asing yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Sedangkan menurut Darussalam, pengamat perpajakan dari Darussalam Tax Center bahwa pengenaan PPh dan PPN untuk perusahaan asing akan cukup sulit. Karena banyak yang harus di pertimbangkan, seperti asal Negara perusahaan asing tersebut dan ada tidaknya bentuk BUT dari usaha perusahaan asing itu sendiri. (Linda)

Comments

comments

just ordinary girl who like Korean boyband ! haha VIP & Ikonics !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *