Friday, 25 May 2018

Menteri BUMN Rini Gadaikan Aset BUMN Kepada Tiongkok

jakartapintar.com – FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) menuding Menteri BUMN Rini Seomarno ingin menggadaikan perbankan BUMN kepada Tiongkok. Alasan Menteri BUMN Rini mengadaikan aset BUMN ini untuk mendapatkan utang dari Negeri Panda. Isu ini mencuat setelah penandatanganan kerjasama pinjaman antara Bank Pembangunan Tiongkok Zeng dengan Bank BUMN di Beijing pada Rabu 16 Sepetember lalu.

Aksi Menteri Rini ini menuai banyak kecaman dari politikus, penggiat demokrasi juga analis politik. Satu hal yang mereka takutkan bahwa tiga BUMN milik Negara ini akan jatuh ke tangan Negara asing, sama halnya dengan kasus Indosat dulu.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu di buat geram karena tindakan Menteri Rini ini. Beliau mengatakan bahwasanya pengadaian aset BUMN kepada Tiongkok akan membebani rakyat, saat pemerintah sudah menerima utang, maka utang tersebut akan dibayar oleh rakyat melalui pajak.

Hal ini juga tidak sesuai dengan visi misi presiden Jokowi yaitu Nawa Cita, lanjutnya. Nawa Cita sendiri ingin mewujudkan rakyat Indonesia yang hidup mandiri di bidang ekonomi dan politik. “Langkah Rini menjauhkan cita-cita program Nawa Cita. Dengan berutang ke China, rakyat tidak mandiri secara ekonomi tapi justru membebani.” jelasnya.

Selain alasan diatas, hal yang membuat Masinton Pasaribu menjadi sangat geram adalah pengadaian tiga aset BUMN milik Negara kepada Tiongkok tanpa melalui persetujuan DPR RI. Agus Hermanto selaku Wakil Ketua DPR juga angkat bicara mengenai tindakan Menteri Rini yang dinilai seenaknya saja. Agus mengatakan bahwa pengadain aset BUMN tak boleh sembarangan, harus dibahas dulu oleh komisi V, kemudian koodinasi dengan komisi XI, lalu disampaikan pada pimpinan baru dibahas oleh komisi yang lain.

Seperti yang diketahui, FITRA menuding pengadaian ini akibat adanya indikasi mengenai penandatangan perjanjian utang senilai USD 3 miliar ( sekitar Rp 42 triliun) kepada PT Bank Mandiri tbk, PT Bank Rakyat Indonesia tbk dan PT Bank Negara Indonesia tbk. Hal ini berpotensi pengubahan ketergantungan utang BUMN menjadi tukar guling saham di perbankan Indonesia.

Karena alasan tersebut, FITRA meminta presiden Joko Widodo untuk segera membatalkan perjanjian utang itu, supaya tidak ada campur tangan dari asing dalam perbankan Indonesia khususnya BUMN. FITRA juga meminta harus ada evaluasi terhadap Menteri BUMN Rini karena dinilai kinerjanya tidak sesuai konstitusi melainkan untuk kepentingan asing.

Comments

comments

just ordinary girl who like Korean boyband ! haha VIP & Ikonics !!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *