Thursday, 13 December 2018

Syarat Dukungan Calon Independen Dianggap Sebagai Serangan Balik Untuk Ahok

jakartapintar.com – Menuju pemilihan kepala daerah, beberapa fraksi di DPR merencanakan untuk menaikkan syarat dukungan bagi para calon independen. Akan tetapi, hal tersebut dianggap keliru karena menaikkan syarat dukungan untuk para calon independen dianggap sebagai permainan partai politik.

Menurut Sosiolog Tamrin Tomagola, rencana menaikkan syarat dukungan terhadap calon independen muncul akibat respon dari partai politik setelah Basuki Tjahaja Purnama selaku bakal calon gubernur DKI Jakarta memilih maju melalui jalur independen. “Ini adalah serangan balik dari partai politik untuk Ahok,” ujar Tamrin, Selasa (15/3/2016). Menurut Tamrin rencana meningkatkan syarat dukungan bagi calon independen diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Ia sendiri yakin bahwa syarat dukungan untuk calon independen nantinya akan memperburuk citra partai politik di mata publik. “Hal ini akan jadi bumerang untuk partai politik, semakin tinggi syarat yang diajukan bagi calon independen, maka akan semakin tinggi simpati publik untuk memberikan dukungan kepada calon independen,” tambahnya.

Dalam pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2017 mendatang, Komisi II DPR RI ingin menambahkan syarat bagi calon independen. Syarat tersebut diperberat dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. “Muncul wacana bahwa UU Pilkada ini harus berdasar pada asas keadilan. Karena syarat untuk calon independen jauh dari syarat untuk partai politik, kita naikkan agar tetap berkeadilan,” kata Lukman Edy selaku Wakil Ketua Komisi II DPR.

Mengenai hal tersebut, Ahok selaku Gubernur DKI Jakarta mengaku tidak akan ambil pusing. DPR ingin menaikkan syarat dukungan jumlah KTP yang awalnya hanya 7,5 % kemudian dinaikkan menjadi 10-20 % . Menurut Ahok, usulan tersebut sama sekali tidak berpengaruh apapun pada dirinya. Hal tersebut dikarenakan Ahok dan kelompok relawannya, Teman Ahok telah membuat antisipasi dengan mengumpulkan KTP bahkan lebih dari yang sudah disyaratkan.

“Kalau dia ajukan jadi 10 persen, kan kita minta Teman Ahok buat ngumpulin 1 juta. Kalau pemilihnya 7 jutaan, berarti 10 persennya itu ya sekitar 700.000 kan. Satu juta ya lewat dong,” ujar Ahok saat ditemui di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Selasa (15/3/2016). Ahok akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. MK sendiri membuat peraturan bahwa syarat dukungan bagi calon independen harus menggunakan jumlah pemilih di dalam daftar pemilih tetap atau DPT dalam pemilu yang sebelumnya, tidak hanya jumlah dari keseluruhan masyarakat di suatu daerah.

Menurut pertimbangan, hakim Mahkamah Konstitusi menilai pasal Pasal 41 ayat 1 dan 2 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah mengabaikan prinsip keadilan sehingga mengabaikan semangat kesetaraan di hadapan hukum. Di dalam pasal 41 ayat 1 dan 2 telah dijelaskan bahwa salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah bagi calon independen yaitu dengan mendapatkan dukungan masyarakat paling sedikit 7,5 % bagi daerah dengan jumlah penduduk kurang lebih 6 sampai 12 juta jiwa. Dalam hal ini, DKI Jakarta bisa masuk dalam kriteria sehingga calon independen yang akan mengikuti Pilkada harus memenuhi persyaratan dengan mengumpulkan dukungan sebanyak 525.000 lembar fotokopi KTP. Sekarang ini, Teman Ahok sudah mengumpulkan sekitar 700.000 fotokopi KTP untuk mendukung Ahok. “Saya kira nggak masalah mau usul gimana mah, yang penting itu kan sudah diputusin MK. Saya mah ikut saja,” tutup Ahok.

(Nani Maryani)

phuceng,minyak lintah,minyak lintah CHC,mesra perkasa

Comments

comments

Seorang Mahasiswa di salah satu Universitas di Yogyakarta. Writing is Everything.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *